Detail Berita
Detail Berita
oleh Admin 13 Juni 2023
LAYANAN MPP DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA
LAYANAN MPP DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA
Jumat (23/6), Mal Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga resmi dibuka pada tanggal 19 Desember 2022. Terdapat 19 instansi hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga. Mereka diantaranya tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Purbalingga dan 12 instansi pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Jawa Tengah.
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purbalingga diresmikan serentak bersama 6 MPP lainnya di Jawa Tengah pada tanggal 20 Februari 2023 bersama 6 MPP lainnya yaitu MPP Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Demak.
Adapun layanan publik yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga diantaranya sebagai berikut :
1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG KANTOR CAB. PURBALINGGA
- Payment Point ( Seluruh Pembayaran / Setoran)
2. BAKEUDA
- Pelayanan Pajak Daerah
- Pelayanan BPHTB
- Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah
- Pelayanan Pajak Hiburan
- Pelayanan Pajak Hotel
- Pelayanan Pajak MBLB/ GOL C
- Pelayanan Pajak Parkir
- Pelayanan Pajak Reklame
- Pelayanan Pajak Restoran
- Pelayanan Retribusi Daerah
3. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA
- Asistensi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Online
- Asistensi Pembuatan Billing Pajak
- Konsultasi Perpajakan Ringan
4. DPMPTSP KABUPATEN PURBALINGGA
- Loket Prioritas Kelompok Rentan dan Marginal
- Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Investasi
- Layanan Perizinan Berusaha OSS
- Layanan Perizinan Berusaha UMKU OSS
- Layanan Perizinan Berusaha Non OSS
- Layanan Non Perizinan
5. DPUPR Penataan Ruang
- Permohonan Informasi Tata Ruang
- Kajian PKKPR
- Pengaduan Pelayanan
- Pelayanan Lainnya (Peta Polygon, Penelitian)
6. DPUPR Bangunan Gedung
- Perizinan Bangungan Gedung
- Rekomendasi Teknis PBG dan SLF
- Rekomendasi Izin Menggunakan Tanah Pengairan (IMTP)
- Rekomendasi Izin Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan
7. DLH
- Konsultasi Persetujuan Lingkungan
- Pengajuan Pertek UKL-UPL
- Pelayanan SPPL NON OSS
- Persetujuan Teknis
- Rincian Teknis
- Rekomendasi / Verifikasi Persyaratan Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup
8. DINPENDUKCAPIL
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Identitas Kependudukan Digital
- KK
- Perekaman KTP
- Kartu Identitas Anak
9. DINKES
- Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan Non-Dokter
- Rekomendasi Pendirian / Operasional Fasilitas Kesehatan
- Surat Izin Praktek Dokter
- Surat Keterangan Persetujuan Pendirian Klinik
- Konsultasi Denah Bangunan Faskes
- Izin Depot Air Minum dan Isi Ulang
- Layak Hygiene
- Izin Praktik Kesehatan Tradisional
- Izin PIRT
10. LOKA POM
- Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen seputar obat dan makanan
- Konsultasi izin edar produk :
a. Obat
b. Makanan
c. Obat tradisional
d. Kosmetik
e. Suplemen Kesehatan
11. DINPERINDAG
- Layanan Pendaftaran SIINas
- Verifikasi Teknis SIINas
- Konsultasi Pelaporan SIINas
- Konsultasi Hak atas Kekayaan Intelektual
- Verifikasi Perizinan Berusaha OSS Sektor Perdagangan
12. PT TASPEN PERSERO
- Informasi Pelayanan Klaim Uang Duka Wafat
- Pelayanan Program THT dan Pensiun
- Pelayanan Taspen Group
13. BPJS KESEHATAN PURBALINGGA
- Konsultasi Seputar Informasi dan Pengaduan BPJS Kesehatan
- Pelayanan Administrasi BPJS Kesehatan
14. BPJS KETENAGAKERJAAN KCP PURBALINGGA
- Pelayanan Pendaftaran Peserta Baru Untuk Pekerja Penerima Upah Maupun Pekerja Bukan Penerima Upah
- Pelayanan Perubahan Data
- Pelayanan Jaminan Klaim
- Pelayanan Informasi Dan Penanganan Keluhan
- Cetak Kartu TKI
15. BNNK PURBALINGGA
- Layanan konsultasi hukum
- Layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba
- Layanan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)
- Layanan sosialisasi P4GN
- Layanan permohonan tes urine kolektif
- Layanan magang, riset, dan praktik kerja lapangan
- Layanan Pojok Informasi P4GN
16. KANTOR PERTANAHAN KAB. PURBALINGGA
- Pelayanan Informasi Pertanahan;
- Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- Pelayanan Penghapusan Hak Tanggungan terhadap Hak Tanggungan non elektronik (Roya manual);
- Pelayanan Perubahan Hak Atas Tanah (Peningkatan Hak) dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk perumahan dengan luasan kurang dari 600 M2;
17. UPT BP2MI SEMARANG
- Layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahunan untuk Calon Pekerja Migran Indonesi dan Pekerja Migran Indonesia
18. DINNAKER
- Pelayanan Pembuatan Kartu AK1
- Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Paspor dan ID untuk CPMI
- Validasi Pembayaran IMTA
- Validasi Bursa Kerja Khusus
- Validasi TKA
19. KANTOR KEMTERIAN AGAMA KAB. PURBALINGGA
- Informasi layanan dan konsultasi Keagamaan :
20. KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI CILACAP
- Pelayanan Paspor Baru
- Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Paspor dan ID untuk CPMI
- Penggantian Paspor Baru (tidak melayani penggantian karena hilang/rusak.
